Sistem JakOne Mobile Mengalami Gangguan, Anggota DPRD DKI Kenneth Dorong Renovasi TotalDepartemen TI Bank DKI

Daftar Isi

BOJONG.MY.ID, JAKARTA - Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pramono Anung Wibowo telah menghapus tugas Direktur Informasi Teknologi dan Operasional Bank DKI, yaitu Amirul Wicaksono setelah terjadinya masalah pada sistem JakOne Mobile yang berlangsung mulai hari Sabtu tanggal 29 Maret tahun 2025.

Pramono Anung mengumumkan hal tersebut ketika melakukan rapat terbatas bersama Direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta, pada hari Selasa, 8 April 2025.

Pada situasi ini, Pramono Anung juga dengan sigap akan mengantarkan masalah itu kepada Bareskrim Mabes Polri untuk memastikan bahwa jalannya penegakan hukum terus berlangsung.

Merespon situasi itu, Anggota DPRD DKI Jakarta yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menyambut positif tindakan tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo terhadap kasus Bank DKI. Tindakan ini dinilai dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

"Saya sungguh mengapresiasi keputusan Gubernur Mas Pram yang telah memberikan mandat kepada Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono. Namun, hal tersebut belum cukup; dia juga perlu melakukan pembersihan dengan mereformasi total tim di departemen teknologi dan operasional mereka. Selain itu, Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto wajib menemukan pengganti yang kompeten dan sigap, sebab masalah pada sistem perbankan ini sangat peka," ungkap Kenneth dalam pernyataannya pada hari Rabu (9/4/2025).

Yang biasa dipanggil Bang Kent mengatakan bahwa masalah pada sistem Bank DKI yang terjadi cukup lama ini, mencerminkan kelemahan pada sistem inti perbankan serta infrastrukturnya di bidang teknologi informasi (TI). Sementara itu, Bank DKI baru-baru ini menerima penghargaan atas pencapaiannya sebagai pemenang Top Digital Corporate Brand Award 2025 untuk kategori Perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam acara '7th Top Digital Corporate Brand Award 2025'.

"Sistem teknologi yang diterapkan oleh Bank DKI sekarang dianggap sudah ketinggalan zaman, kurang skalabel, serta tak memiliki mekanisme cadangan yang handal. Jika benar infrastruktur TI-nya telah memadai, mengapa masih ada masalah downtime yang berlangsung cukup lama, akhirnya merugikan para nasabah?" ungkap anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tersebut.

Menurut Kent, sistem perbankan sangat bergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak yang rumit. Dan jika ada masalah pada salah satu komponen ini, seperti server yang rusak, kabel jaringan yang terputus, atau gangguan pada pusat data, hal tersebut bisa menyebabkan error yang berkepanjangan.

Sepertinya Bank DKI belum cukup persiapan dalam menangani ancaman besar, sebaiknya bank memiliki mekanisme pengelolaan risiko khusus untuk merancang strategi pemulihan dari bencana (disaster recovery) serta rencana kelangsungan bisnis (business continuity planning/BKP). Lebih buruk lagi, kegagalan tersebut muncul saat banyak nasabah tengah melakukan pulang kampung atau berlibur selama hari raya Idul Fitri di mana aktivitas transaksi meningkat pesat. Seharusnya staf TI Bank DKI dapat berusaha ekstra keras agar persoalan ini terselesaikan dengan cepat,” tegas Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII tersebut.

Gangguan layanan Bank DKI, kata Kent, menjadi titik evaluasi serius bagi Bank DKI agar tak hanya mengejar penghargaan semata, tetapi juga benar-benar membangun layanan digital yang andal.

"Bank DKI perlu meningkatkan tingkat pertanggungjawabannya dengan lebih serius, terutama dalam hal audit sistem IT serta memodifikasi metode komunikasi mereka dengan para nasabah. Harap dihindari situasi dimana nasabah Bank DKI beralih secara massal untuk menarik dananya dan pindah ke bank lain, karena hal tersebut dapat merusak reputasi dari Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta beserta Gubernurnya, Bpk. Pramono Anung Wibowo. Pertanyakan bagaimana Jakarta bisa maju sebagai kota global jika kapabilitas bank lokalnya belum setara," tambahnya.

Di samping itu, Kent juga menuntut kewajiban dari Bank DKI mengenai masalah para pemegang rekening di Bank DKI yang melakukan pembayaran dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Akan tetapi, ketika mereka mencoba memindahtukan kode QR tersebut, transaksi tidak segera sukses. Meski demikian, saldo mereka berkurang.

"Kemarin terjadi insiden seorang nasabah Bank DKI yang ingin melunasi tagihan makanan di sebuah restoran menggunakan sistem pembayaran QRIS namun gagal melakukan transaksi sementara saldo mereka berkurang. Menurut pernyataannya, Bank DKI wajib menangani situasi seperti ini dan semestinya menyediakan jalur spesifik bagi pihak-pihak yang memiliki keluhan serupa termasuk dukungan dokumen pendukung lainnya; selain itu dana milik nasabah juga harus diganti agar dapat mempertahankan citra serta kepercayaan diri Bank DKI di hadapan publik," ungkapnya.

Kent juga menekankan pada pentingnya Bank DKI melaksanakan perawatan sistem secara berkala agar seluruh elemen dalam sistem berfungsi optimal. Perawatan pencegahan seperti ini sangat efektif dalam mencegah masalah teknis yang muncul di waktu mendatang.

"Apabila kesalahan tersebut dikarenakan oleh kemampuan sistem yang kurang dalam menghadapi jumlah transaksi besar, sebaiknya pertimbangkan penambahan fasilitas teknologinya, misalkan diperluaslah kapasitas server atau perbaharuilah sistem keamanannya serta tingkatkan skalabilitasnya supaya gangguan tak berulang lagi di waktu mendatang. Kemudian amat vital bagi bank untuk tetap menjalin komunikasi langsung dengan para pemakainya sehingga persoalan bisa terselesaikan secara efisien," demikian katanya.